PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BIRO UMUM

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengadaan sarana kantor, pengelolaan aset kekayaan barang milik negara, pemeliharaan sarana kantor, perawatan gedung dan taman, pengelolaan akomodasi dan angkutan, serta pengamanan baik di dalam maupun di luar lingkungan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR, serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.
Dalam melaksanakan tugas , Biro Umum melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kebutuhan pengadaan dan penerbitan, penyusunan analisa petunjuk teknis pembinaan pengadaan dan penerbitan serta pengelolaan administrasi pengadaan dan penerbitan;
b. pengelolaan aset kekayaan/barang milik negara baik di tingkat Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR;
c. pengelolaan urusan pemeliharaan barang perlengkapan dan penataan ruang kantor, perumahan dinas, gedung, pertamanan, serta instalasi dan mekanik;
d. pengelolaan urusan akomodasi dan angkutan;
e. pengelolaan urusan pengamanan kantor; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Pasal 86

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengadaan sarana kantor, pengelolaan aset kekayaan barang milik negara, pemeliharaan sarana kantor, perawatan gedung dan taman, pengelolaan akomodasi dan angkutan, serta pengamanan baik di dalam maupun di luar lingkungan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR, serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Biro Umum melaksanakan fungsi:

a. perencanaan kebutuhan pengadaan dan penerbitan, penyusunan analisa petunjuk teknis pembinaan pengadaan dan penerbitan serta pengelolaan administrasi pengadaan dan penerbitan;
b. pengelolaan aset kekayaan/barang milik negara baik di tingkat Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR;
c. pengelolaan urusan pemeliharaan barang perlengkapan dan penataan ruang kantor, perumahan dinas, gedung, pertamanan, serta instalasi dan mekanik;
d. pengelolaan urusan akomodasi dan angkutan;
e. pengelolaan urusan pengamanan kantor; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Pasal 88

Biro Umum, terdiri atas :

a. Bagian Layanan Pengadaan dan Penerbitan;
b. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
c. Bagian Pemeliharaan;
d. Bagian Akomodasi dan Angkutan; dan
e. Bagian Pengamanan.

Pasal 89

Bagian Layanan Pengadaan dan Penerbitan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebutuhan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, serta perencanaan kebutuhan pencetakan naskah/buku dan barang cetakan lainnya, serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Layanan Pengadaan dan Penerbitan melakukan fungsi :

a. penyusunan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
b. perencanaan kebutuhan penerbitan cetakan dan distribusi naskah/buku dan barang cetakan lainnya, dan
c. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 91

Bagian Layanan Pengadaan dan Penerbitan, terdiri atas :

a. Subbagian Sekretariat Layanan Pengadaan; dan
b. Subbagian Penerbitan.

Pasal 92

(1) Subbagian Sekretariat Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, serta administrasi pengadaan.
(2) Subbagian Penerbitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan penerbitan barang cetakan, naskah/buku dan barang cetakan lainnya serta pendistribusian barang cetakan, naskah/buku dan barang cetakan lainnya.

Pasal 93

(1) Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Penerbitan karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pendistribusian, pengelolaan barang pakai habis dan pelaporan aset kekayaan negara/barang milik negara, serta penyelenggaraan ketatausahaan Biro Umum serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro umum.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara melakukan fungsi :

a. penyusunan analisa perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, penghapusan, penertiban BMN, pendistribusian, pemrosesan barang pakai habis serta menyusun laporan pertanggungjawaban penatausahaan barang milik negara, penyimpanan dan pendistribusian secara berkala serta pengelolaan ketatausahaan Biro Umum;
b. penyusunan laporan persediaan serta barang milik negara ditingkat satuan kerja Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR; dan
c. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 96

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, terdiri atas :

a. Subbagian Penatausahaan dan Distribusi Barang Milik Negara; dan
b. Subbagian Pelaporan Barang Milik Negara.

Pasal 97

(1) Subbagian Penatausahaan dan Distribusi Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, penghapusan, penertiban BMN, pendistribusian, pemrosesan barang pakai habis serta menyusun laporan pertanggungjawaban penatausahaan barang milik negara, penyimpanan dan pendistribusian BMN secara berkala serta pengelolaan ketatausahaan Biro Umum.
(2) Subbagian Pelaporan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat laporan persediaan serta barang milik negara ditingkat satuan kerja Majelis dan Sekretariat Jenderal MPR.

Pasal 98

Bagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor, kebersihan gedung dan halaman, pertamanan, penataan ruang kantor, dan rumah dinas Pimpinan MPR dan pengelolaan instalasi dan mekanik serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro umum.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bagian Pemeliharaan melakukan fungsi:

a. penyusunan rencana pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor, kebersihan gedung dan halaman, pertamanan, penataan ruang kantor, dan rumah dinas Pimpinan MPR;
b. pengelolaan telekomunikasi dan pengoperasian instalasi dan mekanik; dan
c. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 100

Bagian Pemeliharaan, terdiri atas:

a. Subbagian Gedung dan Pertamanan; dan
b. Subbagian Instalasi dan Mekanik.

Pasal 101

(1) Subbagian Gedung dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor, kebersihan gedung, halaman dan pertamanan, penataan ruang kantor, dan rumah dinas Pimpinan MPR.
(2) Subbagian Instalasi dan mekanik mempunyai tugas melakukan pengelolaan telekomunikasi dan pengoperasian instalasi dan mekanik.

Pasal 102

Bagian Akomodasi dan Angkutan mempunyai tugas melakukan pengurusan akomodasi, penyiapan perlengkapan ruang rapat, ruang kerja, dan rumah dinas Pimpinan MPR, serta pelayanan dukungan akomodasi kegiatan Pimpinan MPR, Badan-Badan dan Lembaga Pengkajian, perencanaan kebutuhan angkutan kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR, perawatan dan perbaikan kendaraan, serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro umum.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Akomodasi dan Angkutan melaksanakan fungsi :

a. pengurusan akomodasi, penyiapan perlengkapan, ruang rapat, ruang kerja, dan rumah dinas Pimpinan MPR, serta pelayanan dukungan akomodasi kegiatan Pimpinan MPR, Badan-Badan dan Lembaga Pengkajian, serta Sekretariat Jenderal MPR;
b. perencanaan kebutuhan angkutan kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR, perawatan dan perbaikan kendaraan; dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 104

Bagian Akomodasi dan Angkutan, terdiri atas :

a. Subbagian Akomodasi; dan
b. Subbagian Angkutan.

Pasal 105

(1) Subbagian Akomodasi mempunyai tugas melakukan pengurusan akomodasi, penyiapan perlengkapan, ruang rapat dan ruang kerja, dan rumah dinas Pimpinan MPR, serta pelayanan dukungan akomodasi kegiatan Badan-Badan dan Lembaga Pengkajian.
(2) Subbagian Angkutan mempunyai tugas melakukan pelayanan angkutan kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR, perawatan dan perbaikan kendaraan.

Pasal 106

Bagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamanan kegiatan Pimpinan dan Anggota MPR serta Sekretariat Jenderal MPR baik di dalam maupan di luar lingkungan kantor, pengawalan kegiatan Pimpinan MPR dan Anggota MPR serta Sekretariat Jenderal MPR baik di dalam maupaun di luar lingkungan kantor, pengamanan aset-aset MPR lainnya, pengelolaan administrasi dan ketatausahaan pengamanan, serta tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Pengamanan melakukan fungsi:

a. pengamanan kegiatan Pimpinan dan Anggota MPR serta Sekretariat Jenderal MPR baik di dalam maupun di luar lingkungan kantor, pengawalan kegiatan Pimpinan dan Anggota MPR serta Sekretariat Jenderal MPR baik di dalam maupun di luar lingkungan kantor, Pengamanan aset-aset MPR lainnya;
b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan pengamanan; dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Umum.

Pasal 108

Bagian Pengamanan, terdiri atas :

a. Subbagian Operasional Pengamanan; dan
b. Subbagian Administrasi Pengamanan.

Pasal 109

(1) Subbagian Operasional Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan pengamanan kegiatan Pimpinan dan Anggota MPR serta Sekretariat Jenderal MPR baik di dalam maupaun diluar lingkungan kantor, pengawalan kegiatan Pimpinan dan Anggota MPR serta Sekretariat Jenderal MPR baik di dalam maupaun di luar lingkungan kantor, pengamanan aset-aset MPR lainnya.
(2) Subbagian Administrasi Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan pengamanan.

Tinggalkan Balasan